JAKARTA--Pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, yang menyebut ada tendensi politik di balik pernyataan tokoh lintas agama yang mengkritik pemerintahan SBY, merupakan bukti sahih bahwa pihak istana anti kritik. Ini ditegaskan Ton Abdillah Has Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (3/2).
''Lebih konyol lagi, serangan balik tersebut ditujukan secara personal kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif. Sebagai sekretaris kabinet, Dipo Alam seharusnya melakukan assessment terhadap butir-butir kebohongan yang disodorkan para pemuka lintas agama, agar langkah perbaikan dapat dilakukan dengan cepat,'' papar Ton.
Ditambahkan Ton, kritik tokoh lintas agama didasari fakta objektif kondisi ummatnya masing-masing, bukan sesuatu yang mengada-ngada. ''Menurunnya kebebasan menjalankan ibadah, lemahnya penegakan hukum, penjualan BUMN secara terus-menerus, serta minimnya kesempatan kerja yang terus mendorong angka kemiskinan dan frustrasi sosial nyata-nyata merupakan fakta yang saban hari dapat disimak rakyat lewat pemberitaan media massa dan di lingkungan sekitarnya,'' ungkapnya.
Demikian pula menurut Ton, penuntasan skandal century dan skandal pajak, selalu berputar-putar tanpa penyelesaian yang jelas. Ditengah lemahnya kontrol partai politik melalui wakilnya di DPR, serta tidak berdayanya lembaga -lembaga penegakan hukum, termasuk KPK, pernyataan tokoh lintas agama tersebut mestinya patut disyukuri sebagai bagian dari kontrol civil society atas penyelenggaraan Negara.
Sumber ;Republika
